Uncategorized

PUPR: 65 bendungan reduksi banjir 13.355 m3 per detik

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, sebanyak 65 bendungan yang telah, sedang, dan akan dibangun pemerintah dinilai akan menahan arus air sehingga mereduksi banjir hingga 13.355 meter kubik (m3) per detik.

“Total 65 bendungan itu akan mereduksi banijr 13.355 meter kubik per detik,” kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, dalam jumpa pers tentang antisipasi banjir yang digelar di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu.

Pembangunan sebanyak 65 bendungan baru pada periode tahun 2015-2019 termasuk salah satu program andalan pemerintahan Kabinet Kerja saat ini.

Ia memaparkan bahwa selama kurun waktu tahun anggaran 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan 65 buah bendungan yang salah satu fungsinya sebagai pengendali banjir.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, bendungan yang selesai dibangun sampai tahun anggaran 2018 adalah 17 bendungan, yang berpotensi mereduksi banjir hingga sekitar 3.400 m3 per detik.

Sementara bendungan “ongoing” atau yang sedang dikerjakan pada saat ini pada tahun 2015-2019  berjumlah 39 buah yang diperkirakan bakal mereduksi banjir 7.101 m3/detik.

Sedangkan bendung yang akan dimulai pembangunannya pada tahun 2019 ini ada sebanyak sembilan bendungan, yang akan mereduksi banjir 2.853 m3/detik.

Untuk program antisipasi banjir dari pihaknya, ujar dia, antara lain adalah pemeliharaan tanggul dan tebing sungai, pemeliharaan kanal banjir, penelusuran terhadap sungai-sungai utama yang mengalami kerusakan dan berpotensi mengalami banjir.

Hari Suprayogi juga menuturkan, sejumlah balai di daerah juga telah melakukan aktivitas bersih-bersih sungai sebelum memasuki musim hujan.

Terkait dengan peralatan untuk menghadapi banjir, sejumlah peralatan yang telah disiapkan di seluruh Nusantara adalah seperti 122 ekskavator, 196 perahu karet, dan 96 dump truck, selain itu juga disiapkan pula ratusan ribu kantong pasir penahan banjir.

Sebelumnya, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung  (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ida Bagus Putera Prathama mengatakan, pembenahan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak serta merta mengatasi banjir atau longsor.

“Tidak menjamin juga jika daerah hulu dibenahi lantas tidak ada longsor atau banjir lagi. Karena persoalan DAS ini berkaitan dengan urusan lain juga,” kata Putera di Jakarta, Jumat (4/1).

Misalnya, DAS Ciliwung, jika dibagian hulu dibenahi belum tentu tidak ada banjir di hilir, terlebih jika daya dukung daya tampungnya tidak diperhatikan. Jika terbangun perumahan padat di sisi DAS tersebut, tidak memperhatikan daya dukung daya tampungnya bisa juga terjadi banjir.

Karena itu, menurut dia, penyelesaian persoalan DAS ini benar-benar harus dikerjakan lintas sektoral.

Baca juga: Bendungan Logung disebut BPBD kurangi dampak banjir di Kudus
Baca juga: JK setujui pembangunan Bendungan Jenelata
Baca juga: Wapres: kondisi bendungan Bili-Bili tidak masalah

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019